“Kita tolak ini yang pertama karena efisiensi anggaran. Dulu APBK kita pendapatannya sampai Rp1,6 triliun, hari ini cuma Rp1,2 triliun, karena ini juga sedang efisiensi anggaran berdasarkan instruksi dari kementerian,” kata Ramli, Rabu (12/8/2026).
Ia menegaskan, Fraksi PAN tetap mendukung pemberian dana hibah kepada KONI Aceh Barat. Namun, alokasi anggaran tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak.
Menurut Ramli, masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, salah satunya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Aceh Barat yang mengalami kerusakan.
“Banyak yang sangat dibutuhkan sekarang. Kita lihat seluruh pelosok di Aceh Barat ini jalan kita sudah berlubang semua,” ujarnya.
Ramli juga membandingkan rencana besaran dana hibah KONI tahun 2027 dengan alokasi pada tahun sebelumnya. Ia menyebutkan, ketika Ketua KONI Aceh Barat masih menjabat sebagai anggota DPRK, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran sebesar yang diusulkan saat ini karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Tahun kemarin Ketua KONI itu Anggota DPRK, dan tidak kita kasih sampai segitu karena kemampuan keuangan daerah kita. Tapi kalau APBD kita sampai Rp2 triliun, kenapa tidak Rp6 miliar atau Rp5 miliar,” katanya.
Selain besaran anggaran, Ramli juga mempertanyakan kebijakan pemberian dana hibah yang dinilai hanya berfokus pada KONI. Menurutnya, masih banyak organisasi lain di Aceh Barat yang juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
“Kalau organisasi yang ada di Aceh Barat banyak, bukan hanya KONI saja. Kenapa hanya mereka yang diberikan dana hibah, sementara organisasi lainnya seperti Orari, PMI dan juga organisasi kesenian daerah,” ujarnya.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi PAN meminta agar rencana dana hibah KONI sebesar Rp3,7 miliar ditinjau kembali dan dipangkas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ramli menyebutkan, alokasi sekitar Rp1,8 miliar masih dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada KONI Aceh Barat.
“Kalau menurut kami dari Fraksi PAN tetap itu harus dipangkas, tidak ada pilihan lain. Mungkin kalau Rp1,8 miliar tidak apa-apa lah, karena ini kita lihat kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
