Ahmad Yani menjelaskan, pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.332.401.598.202 dalam APBK 2026, turun menjadi Rp1.321.129.768.098 dalam rancangan perubahan APBK.
Dengan demikian, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp10.271.830.104 atau sekitar 0,78 persen.
Sebaliknya, belanja daerah justru mengalami peningkatan. Dari sebelumnya Rp1.381.511.332.957, belanja dalam rancangan perubahan APBK 2026 bertambah menjadi Rp1.387.596.535.296 atau meningkat Rp6.085.202.339, setara 0,44 persen.
Perubahan tersebut turut menyebabkan defisit anggaran meningkat. Jika sebelumnya tercatat sebesar Rp59.109.734.755, dalam rancangan perubahan APBK 2026 defisit naik menjadi Rp75.466.767.198 atau bertambah sekitar Rp16,36 miliar.
“Pendapatan turun Rp10,27 miliar, sementara belanja justru meningkat Rp6,09 miliar. Konsekuensinya, defisit meningkat menjadi sekitar Rp75,47 miliar. Karena itu, Pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) harus dapat memastikan dan menjelaskan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit tersebut secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ahmad Yani.
Menurutnya, peningkatan defisit anggaran tidak serta-merta menjadi persoalan selama pemerintah daerah dapat memastikan sumber pembiayaannya secara jelas dan penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan agar penurunan pendapatan yang diikuti peningkatan belanja menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ahmad Yani menegaskan, setiap tambahan belanja harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, target yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Apabila pendapatan menurun sementara belanja bertambah, maka setiap tambahan wajib memiliki alasan, target, dan manfaat yang jelas. Kami ingin perubahan APBK menjadi anggaran penyelesaian masalah, bukan sekadar anggaran pergeseran,” ujarnya.
Fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah dapat memastikan pengelolaan anggaran dalam perubahan APBK 2026 dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga setiap alokasi belanja benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Aceh Barat.
