Sigli. Habanusantara.net
Pemerintah Kabupaten Pidie mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan kapasitas fiskal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting oleh Wakil Bupati Pidie, Alzaizi, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Drs. Samsul Azhar, Kepala Bappeda Pidie Edy Saputra, S.IP., M.M., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga, S.STP., M.Ec.Dev., Kamis (30/7/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI dan diikuti Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara virtual.
Tiga isu utama menjadi fokus pembahasan, yakni kebijakan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika Dana Bagi Hasil (DBH), serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR RI mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih adil dan proporsional. Evaluasi tersebut diharapkan mempertimbangkan beban tugas, kinerja, kondisi daerah, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Komisi II DPR RI juga mendorong evaluasi terhadap formula dan mekanisme DBH dengan memperhatikan kebutuhan daerah penghasil sumber daya alam, daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, maupun daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Adapun pemerintah meminta untuk mempercepat penyaluran kurang bayar DBH Tahun 2026 untuk mendukung kesinambungan pembangunan serta pelayanan publik di daerah.
Selain itu untuk memperkuat kemandirian fiskal, pemerintah daerah juga didorong melakukan berbagai langkah strategis, antara lain optimalisasi aset daerah, digitalisasi pendapatan, penguatan BUMD, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pidie, forum tersebut menjadi momentum penting untuk mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus memperkuat koordinasi dalam memperjuangkan kepentingan daerah, terutama terkait peningkatan kapasitas fiskal dan dukungan pembiayaan pembangunan.
Wakil Bupati Pidie bersama jajaran terkait juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional dan memastikan kebijakan fiskal yang diterapkan dapat mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Raju)
