Sigli. Habanusantara.net
Sekda Pidie Drs. Samsul Azhar bersama Kadis Pertanian dan Pangan (Distanpang) H. Hasballah, beserta Anggota DPRK Pidie Komisi II, Rabu 17 Juni 2026, melakukan sidak dalam menindaklanjuti laporan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pidie.
Kadistanpang Pidie, H. Hasballah, Jum’at (20/07/2026), bahwa dalam dua minggu terakhir banyak keluhan petani. “Kami sangat berharap pihak Pupuk Indonesia komitmen atas apa yang telah disepakati di depan Tim KP3K sebelumnya, bahwa akan mendistribusikan pupuk sesuai dengan data luas tambah tanam yang dilaporkan oleh penyuluh kecamatan”.
Sidak yang diikuti oleh Kabag Perekonomian dan SDA, Kabid terkait Distanpang dan Disperdagkop UKM ini dilakukan ke sejumlah gudang distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi, guna memastikan ketersediaan stok aman, dan penyaluran ke petani tepat sasaran, sehingga tidak terjadi kelangkaan ataupun penyelewengan.
Berdasarkan laporan pihak Pupuk Indonesia, kata H. Hasballah, memang ada kendala dalam musim tanam gadu tahun ini, karena pabrik PIM di Lhokseumawe yang memproduksi pupuk urea terganggu oleh dampak bencana banjir, sehingga produksi tidak maksimal. Ditambah lagi pada waktu itu saat banjir diberlakukan antrian masuk jembatan Kuta Blang, serta terjadinya antrian BBM.
“Jadi kelangkaan pupuk sekarang bukan berada pada kios pengecer tapi memang dari pihak Pupuk Indonesia,” ungkap Kadistanpang.
PT. Pupuk Indonesia melalui Account Executive (AE) Wilayah Pidie, Muhammad Ihsan, sudah menyampaikan kepada pihak kita, bahwa sampai saat ini baru menyalurkan 42 persen dari alokasi pupuk di Pidie 14.000 ton pada tahun 2026.
Selain itu Sekda, berharap sangat Pupuk Indonesia akan menepati janjinya untuk mendistribusikan pupuk kepada kecamatan yang sudah tanam padi,” ujar H. Hasballah.
Kadistanpang Pidie juga menyebutkan, masih ada laporan petani yang belum terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK).
Kadis berharap agar para petani segera menghubungi penyuluh pertanian dalam wilayah kerja masing-masing, dengan menyerahkan KTP dan KK, sehingga semua bisa terinput dalam aplikasi. (Raju)
