Habanusantara.net — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengambil langkah tegas menyusul polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Dewan juri dan MC pada kegiatan tersebut resmi dinonaktifkan.
Keputusan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi MPR RI, setelah ramai sorotan publik terkait perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta yang dinilai sama.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis MPR seperti dikutip dari Liputan6.com, Selasa (12/5/2026).
Baca : Viral Video Cerdas Cermat MPR RI, Jawaban Peserta Benar, Tapi Disalahkan Juri Dapat Minus 5
Diketahui, juri dalam lomba tersebut adalah Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi. Sementara MC yang membacakan soal bernama Shindy Lutfiana.
MPR menyebut kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
Selain menonaktifkan juri dan MC, MPR juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian dan sistem verifikasi jawaban peserta.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian dan sistem verifikasi jawaban,” demikian pernyataan MPR.
Dalam keterangannya, MPR turut mengapresiasi keberanian siswi SMAN 1 Pontianak yang menyampaikan keberatan atas keputusan juri saat lomba berlangsung.
“MPR juga mengapresiasi kepada seluruh peserta, guru dan pendamping, panitia daerah serta masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar,” lanjut pernyataan tersebut.
MPR menegaskan, berbagai masukan dari publik akan dijadikan bahan evaluasi guna menjaga kualitas kegiatan pendidikan kebangsaan agar tetap inklusif, edukatif, dan berintegritas.
Polemik ini bermula saat sesi tanya jawab dalam lomba yang disiarkan melalui kanal YouTube MPR RI. Saat itu, MC membacakan pertanyaan terkait lembaga yang pertimbangannya harus diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kelompok C dari SMAN 1 Pontianak lebih dulu menjawab dengan menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun jawaban tersebut justru diberi nilai minus lima oleh juri Dyastasita Widya Budi.
Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama dilempar ke kelompok lain. Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban serupa, tetapi kali ini juri memberikan nilai 10 poin dan menyatakan jawaban benar.
Perbedaan penilaian terhadap jawaban yang dinilai sama itu langsung memicu reaksi publik. Potongan video lomba pun viral di media sosial dan menuai kritik karena juri dianggap tidak konsisten dalam memberikan penilaian.[]
