Habanusantara.net, Anggota DPRK Banda Aceh Teuku Arief Khalifah, meminta Dinas Sosial melakukan pendataan ulang terhadap kondisi warga Banda Aceh yang tidak sesuai dengan desil. Arief menyampaikan dirinya mendapatkan banyak sekali laporan dari masyarakat terutama keluarga yang tidak mampu namun mendapatkan nilai desil yang tinggi. Kondisi yang tidak sesuai dengan lapangan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terutama masyarakat-masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah.
“Banyak sekali komplain di masyarakat terhadap desil yang dikeluarkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Setelah saya menanyakan kepada Dinas Sosial Kota ternyata salah satu parameter perhitungan desil juga termasuk penulisan pekerjaan di KTP, apabila di tulis wiraswasta di KTP ternyata langsung dianggap warga berkemampuan ekonomi menengah. Padahal banyak masyarakat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap . Situasi seperti ini harus dilakukan sanggah dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus menjadi yang terdepan untuk mendata kembali kesalahan ini” ujar Anggota Komisi 1 ini.
Arief juga menyampaikan bahwa perangkat gampong harus juga dapat menampung keluhan warga secara administratif dan setelah itu mengajukan ke Dinas Sosial untuk di revisi.
“Terhadap komplain-komplain warga, gampong juga harus melakukan pendataan awal terhadap kondisi lapangan yang berbeda dengan yang tertera di sistem. Setelah terdata di gampong dapat di teruskan ke Dinas Sosial Kota untuk di telusuri lebih lanjut. Ini krusial di lakukan karena situasi lapangan akan sangat sensitif, seperti ada ibu hamil dengan ekonomi menengah ke bawah yang akan melahirkan tapi terdata sebagai golongan yang masuk ke desil 8 dimana secara otomatis tidak dapat menggunakan JKA untuk proses persalinan. Tentunya akan menimbulkan kepanikan apabila proses administrasi nya tidak berjalan sesuai kondisi” ujar Arief
Arief melanjutkan dirinya meminta Pemko melalui Dinsos untuk segera mendata ulang, atau membuka posko pengaduan baik di kantor atau bahkan dari sosmed untuk memudahkan warga menyampaikan keluhan.
“Pemerintah harus turun tangan membantu warga dalam melakukan sanggah apabila memang ternyata penetapan desil tidak sesuai dengan lapangan. Dan saya juga meminta Ibu Walikota Illiza untuk dapat memerintahkan Dinas Sosial bergerak untuk melakukan pendataan kembali dengan cara yang memudahkan masyarakat dalam menyesuaikan desil mereka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya” tutup Arief.
