Habanusantara.net – Ketua DPW PKB Aceh, H Ruslan M Daud, menilai data kemiskinan yang menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatra tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menyebut aktivitas ekonomi masyarakat masih terlihat dinamis.
Pernyataan itu disampaikan H Ruslan M Daud atau yang lebih dikenal dengan sebutan HRD dalam coffee morning dan halal bihalal bersama insan pers di Banda Aceh, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang tidak stabil, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga Eropa, telah berdampak ke Indonesia, termasuk Aceh. Dampak tersebut, kata dia, terasa pada fluktuasi harga dan ketidakpastian ekonomi.
“Situasi global memang memengaruhi kondisi dalam negeri. Ini harus disikapi dengan bijak, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar HRD.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang tepat dari pemerintah, terutama terkait kebijakan strategis seperti bahan bakar minyak (BBM). Ruslan menilai narasi yang kurang tepat dapat memicu kepanikan di tengah masyarakat.
HRD mencontohkan munculnya antrean panjang di sejumlah wilayah yang dipicu oleh kekhawatiran publik terhadap isu BBM. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat penyampaian informasi yang tidak terkelola dengan baik.
“Komunikasi publik harus dijaga. Salah penyampaian bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” katanya Mantan Bupati Bireuen Periode 2012-2017 itu.
Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI itu juga mempertanyakan indikator yang digunakan dalam menetapkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatra. Ia menilai kondisi di lapangan menunjukkan geliat ekonomi yang masih cukup kuat.
Hal itu, menurut dia, dapat dilihat dari tingginya daya beli masyarakat terhadap kendaraan, maraknya penggunaan mobil keluaran terbaru, hingga ramainya usaha warung kopi di berbagai daerah.
“Bisa jadi ini miskin secara data, bukan sepenuhnya miskin secara kondisi nyata. Orang kita banyak juga yang hidup berkecukupan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keberadaan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas di Aceh yang menunjukkan gaya hidup konsumtif, mulai dari penggunaan produk bermerek hingga kepemilikan rumah dan kendaraan.
“Kalau kita lihat, banyak rumah bagus, mobil, sepeda motor. Warung kopi juga penuh. Jadi, ini perlu dilihat kembali, apakah benar kita miskin secara keseluruhan,” tambah HRD lagi.
Meski demikian, Ruslan tidak menampik masih adanya kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menekankan pentingnya validitas data agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Ruslan berharap media massa dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan informasi, khususnya di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Ia menilai media memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Media punya peran penting untuk menjaga suasana tetap kondusif, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti,” pungkasnya.
Kegiatan coffee morning dan halal bihalal tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Syuro PKB, tim ahli Ruslan Daud, pengurus PKB dari berbagai kabupaten/kota, serta anggota DPRA dan DPRK dari fraksi PKB se-Aceh.[Is]
