Habanusantara.net – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, muncul desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan Analis Media, Komunikasi dan Propaganda yang juga Anggota Juru Bicara Tim Pemenangan Mualem–Dek Fad pada Pilkada 2024, Muhammad Saleh, S.E., M.M., CPM, Selasa (17/2/2026) di Banda Aceh.
Saleh menilai, Gubernur bersama Wakil Gubernur Fadhullah (Dek Fad) perlu segera melakukan penyegaran, pergantian atau mutasi pejabat, termasuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas (SKPA) yang masih kosong maupun yang dinilai berkinerja kurang optimal selama setahun terakhir.
Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai strategi percepatan rehabilitasi 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor pada 26 November 2025 lalu, sekaligus mendorong optimalisasi realisasi APBA 2026.
“Waktu satu tahun saya kira sudah cukup bagi Mualem, Wagub dan Sekda Aceh untuk memahami dan mempelajari mana kepala dinas yang loyal atau justru bermain dua kaki,” kata Saleh.
Ia menegaskan, pergeseran jabatan merupakan keputusan penting guna memastikan pelayanan Pemerintah Aceh berjalan optimal dan sejalan dengan visi-misi kepala daerah.
Saleh juga menyoroti dinamika yang terjadi dalam dua bulan terakhir pascabencana banjir dan longsor, termasuk adanya serangan yang dinilainya tendensius terhadap Sekda Aceh M. Nasir, baik secara institusi maupun pribadi.
“Hantaman sangat tendensius dilakukan satu media online lokal, media sosial, serta satu LSM anti rasuah terhadap Sekda Aceh. Termasuk dari pihak-pihak yang diduga tidak lolos seleksi calon kepala dinas. Ini sangat tidak santun,” ujarnya.
Ia menyarankan agar Gubernur segera menertibkan oknum pejabat yang dinilai tidak loyal dan menjadi “duri dalam daging” pemerintahan, sehingga tidak mengganggu sistem tata kelola yang dipimpin Sekda.
“Saatnya memasuki tahun kedua pemerintahan, Mualem–Dek Fad memiliki tim birokrasi yang solid, loyal dan berdedikasi. Jika masih ada yang ‘menusuk dari belakang’, sebaiknya diganti saja,” tegasnya.
Saleh menambahkan, kebijakan mutasi juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi daerah terdampak banjir. Dalam manajemen organisasi, kata dia, pemberian penghargaan (reward) kepada pejabat berprestasi dan sanksi (punishment) terhadap yang abai harus berjalan seimbang.
“Sebab sekecil apa pun gangguan dalam tata kelola pemerintahan tetap menjadi batu sandungan. Masih banyak ASN yang loyal dan berintegritas, hanya belum diberi kesempatan,” pungkasnya.
