Habanusantara.net – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh masih tergolong tinggi dan membutuhkan penanganan serius serta kolaborasi semua pihak.
Hal tersebut disampaikan saat ia membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam rangka Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Hotel Seventeen Banda Aceh, Senin (8/12/2025).
Rakor tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh Tiara Sutari, anggota Komisi IV DPRK Banda Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, serta perwakilan dinas terkait dan gampong.
Dalam sambutannya, Illiza menekankan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar agenda tahunan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Ia menilai pendekatan keagamaan, sosial, dan hukum harus berjalan beriringan.
“Penting untuk memberikan tausyiqh atau nasihat keagamaan kepada masyarakat agar lebih tenang dan beradab. Ini bukan hanya sekadar kumpul dan selesai, tetapi amanah besar agar setiap perempuan dan anak benar-benar terbebas dari segala bentuk kekerasan,” tegas Illiza.
Wali Kota juga menyoroti komitmen pimpinan instansi yang dinilai masih lemah, terlihat dari minimnya kehadiran pejabat struktural dalam rakor tersebut.
Menurutnya, sebagian besar instansi hanya mengirimkan perwakilan, padahal isu kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan krusial yang membutuhkan keterlibatan langsung para pengambil kebijakan.
“Ini harus menjadi catatan penting. Hampir semua diwakilkan. Ini menjadi persoalan, karena salah satu indikator keberhasilan sebuah kota adalah menurunnya tingkat kekerasan. Kalau komitmen pimpinan lemah, penanganannya juga tidak akan maksimal,” ujarnya.
Meski demikian, Illiza memberikan apresiasi kepada Ketua MPU Kota Banda Aceh dan para keuchik yang hadir langsung dalam rakor tersebut. Ia menilai peran tokoh agama dan aparatur gampong sangat strategis sebagai ujung tombak pencegahan kekerasan di tingkat masyarakat.
Illiza mengungkapkan bahwa laporan kasus kekerasan yang diterimanya masih cukup banyak. Karena itu, ia menegaskan rakor ini tidak boleh berhenti pada tataran diskusi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif dan langkah konkret agar setiap kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Ia juga mengingatkan bahwa Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati setiap tahun bertujuan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, yang kerap berawal dari pelecehan, tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun.
Selain kekerasan fisik, Wali Kota turut menyoroti maraknya kekerasan berbasis digital yang kini semakin berkembang, seperti ancaman dan intimidasi melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat.
Fenomena ini, menurutnya, memerlukan perhatian khusus dan pendekatan edukatif yang lebih luas.
“Peran ini juga harus dilakukan oleh para dai dan tokoh agama kita untuk terus digaungkan kepada masyarakat,” pesannya.
Sebagai penutup, Illiza menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menegaskan bahwa meskipun gampong menjadi ujung tombak, negara harus hadir secara nyata dengan memberikan perlindungan dan pelayanan maksimal kepada para korban.[***]
