Habanusantara.net – Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, terus berjalan meskipun masih menghadapi tantangan dalam pengadaan lahan. Hingga awal Agustus 2025, proses pengadaan tanah baru selesai sekitar 81 persen dari total kebutuhan lahan yang mencapai 269 hektar. Artinya, masih ada sekitar 42,76 hektar lahan yang perlu segera dibebaskan untuk mendukung kelancaran proyek tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Kurdi, saat mendampingi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, H Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, dalam kunjungan ke lokasi proyek pada Minggu, 3 Agustus 2025. Kunjungan ini menjadi momen penting untuk meninjau progres fisik sekaligus memastikan semua proses administrasi berjalan sesuai aturan.
Menurut Kurdi, dari kebutuhan total lahan seluas 269 hektar, pihaknya telah berhasil mengamankan 218,40 hektar. Sisanya yang masih dalam proses pembebasan seluas 42,76 hektar atau sekitar 19 persen dari total luas lahan. “Kami berharap proses pembebasan lahan ini dapat segera rampung tanpa hambatan berarti di lapangan. Jika semua berjalan lancar, proyek ini bisa selesai tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Kurdi saat ditemui pada Senin, 4 Agustus 2025.
Proyek irigasi ini mendapat dukungan anggaran yang cukup besar, mencapai Rp 207,47 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk membangun jaringan irigasi yang berfungsi sebagai tulang punggung sistem pengairan di wilayah Aceh Barat. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kunjungan anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, juga menandakan perhatian serius pemerintah pusat dan daerah terhadap proyek strategis ini. Selain memantau perkembangan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan anggota Dewan yang bertugas memastikan proyek berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
“Kunjungan ini juga untuk memastikan tidak ada hambatan yang muncul dari sisi administrasi maupun teknis yang dapat menghambat proses pembangunan. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanahan Provinsi Aceh guna mempercepat penyelesaian masalah yang ada,” jelas Haji Uma.
Dari hasil tinjauan di lapangan, menurut Haji Uma, persoalan harga tanah sudah terselesaikan dengan baik. Penetapan harga dilakukan melalui mekanisme Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dan proses pembebasan dilanjutkan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T) yang melibatkan kementerian serta lembaga terkait. “Masalah harga sudah clear, sekarang fokus utamanya adalah kelanjutan pembiayaan dari pemerintah pusat. Kami akan terus mendorong agar dana segera dicairkan agar proyek tidak terhenti,” tegasnya.
Selain itu, Haji Uma juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan di sekitar proyek. Hal ini menjadi kunci untuk menghindari konflik yang dapat memperlambat hingga menghentikan proyek. Menurutnya, dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah sangat baik, tinggal memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan berjalan mulus.
Proyek jaringan irigasi Lhok Guci diyakini membawa dampak positif yang besar bagi para petani di Aceh Barat. Dengan sistem irigasi yang lebih modern dan efisien, hasil pertanian dapat meningkat signifikan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Lebih jauh, keberadaan jaringan irigasi yang handal juga menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Aceh Barat, sebagai salah satu daerah agraris, sangat memerlukan dukungan infrastruktur semacam ini agar produksi pertanian tidak terganggu oleh kekeringan atau masalah pengairan lainnya.
“Kami optimistis proyek ini akan memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga memperbaiki kualitas hidup petani. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi utama pembangunan daerah,” pungkas Kurdi.
Dengan segala upaya yang dilakukan, baik dari sisi pengadaan lahan, pendanaan, hingga koordinasi antar lembaga, proyek pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci diharapkan selesai sesuai jadwal dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pertanian di Aceh Barat.
