Habanusantara – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat mencatatkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan anggaran tahun 2024. Capaian mencolok terlihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana realisasinya mencapai 316,20 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Pencapaian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Kurdi, dalam rapat gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Rabu (9/7/2025). Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun Anggaran 2024.
Dalam paparannya, Kurdi menyebutkan bahwa capaian PAD tahun 2024 mencapai Rp357.306.080 dari target semula sebesar Rp113 juta. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Realisasi PAD tahun 2024 mencapai 316,20 persen dari target yang ditetapkan. Ini tentu sebuah capaian yang sangat menggembirakan, sekaligus menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang ada telah berjalan dengan cukup baik,” ujar Kurdi di hadapan anggota DPRK Aceh Barat.
Sebagai pembanding, Kurdi menyampaikan bahwa pada tahun 2023 lalu, realisasi PAD Dinas PUPR hanya sebesar 288,94 persen. Meski angka tersebut sudah melampaui target, realisasi PAD tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi lagi.
Capaian ini, menurut Kurdi, tidak lepas dari upaya dinas dalam mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang menjadi kewenangan sektor PUPR, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, jasa perizinan, serta berbagai layanan teknis lainnya yang menjadi bagian dari tupoksi instansi tersebut.
Namun keberhasilan Dinas PUPR Aceh Barat dalam mengelola keuangan daerah tak hanya terlihat dari sisi pendapatan. Dari sisi belanja, dinas ini juga menunjukkan performa yang sangat baik. Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi belanja daerah tahun 2024 mencapai Rp220,21 miliar atau setara dengan 97,78 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp225,20 miliar.
Kurdi merinci, dari total realisasi tersebut, belanja operasional dinas mencapai Rp30,38 miliar atau sekitar 96,04 persen dari anggaran Rp31,27 miliar. Sedangkan untuk belanja modal—yang banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya—terserap hingga Rp190,17 miliar dari alokasi Rp193,93 miliar, atau sebesar 91,06 persen.
“Tingginya realisasi belanja ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan dan pelayanan publik yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu,” jelas Kurdi.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan diarahkan untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat Aceh Barat.
Menurut Kurdi, realisasi belanja modal yang tinggi mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut, lanjutnya, menjadi tulang punggung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami terus berupaya agar setiap program pembangunan yang kami jalankan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terutama dalam hal memperbaiki aksesibilitas, konektivitas antarwilayah, serta penyediaan infrastruktur dasar yang layak,” imbuhnya.
Kurdi berharap capaian tersebut bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Dinas PUPR untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari DPRK Aceh Barat serta masyarakat yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada instansinya.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam pencapaian ini. Kami berharap dukungan ini terus berlanjut agar pembangunan di Aceh Barat semakin merata dan berkelanjutan,” tutup Kurdi.
Dengan capaian ini, Dinas PUPR Aceh Barat menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik dapat memberikan hasil nyata yang berdampak luas bagi pembangunan daerah.
