Habanusantara.net – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan banjir genangan di wilayah perkotaan. Salah satu langkah konkret yang kembali digencarkan pada tahun 2025 ini adalah melalui program inovatif bernama Bedalisa atau Bedah Drainase Melibatkan Desa.
Program ini mengusung pendekatan padat karya dengan melibatkan langsung masyarakat desa dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan revitalisasi sistem drainase yang selama ini menjadi penyebab utama terjadinya genangan air saat musim hujan. Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Kurdi, menyebutkan bahwa Bedalisa bukan hanya soal pembangunan fisik semata, tetapi juga penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur lingkungan.
“Melalui Bedalisa, kita ingin menghidupkan kembali semangat gotong royong masyarakat desa dalam menjaga dan memelihara lingkungan mereka. Fokus utama kita adalah wilayah perkotaan di Kecamatan Johan Pahlawan, khususnya desa-desa yang sering terdampak banjir genangan,” ujar Kurdi saat ditemui pada Jumat, 11 April 2025.
Tahun ini, program Bedalisa kembali menyasar tiga desa di wilayah Kota Meulaboh, yaitu Desa Kuta Padang, Desa Pasir, dan Desa Drien Rampak. Ketiga desa tersebut diketahui memiliki sistem drainase yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi optimal akibat sedimentasi pasir, tumpukan sampah, serta kurangnya pemeliharaan sejak lama.
Dalam pelaksanaannya, PUPR Aceh Barat akan menjalin kerja sama formal dengan pemerintah desa melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar hukum bagi pembentukan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaatan (KPP) yang terdiri dari warga lokal. Kelompok ini nantinya akan bertanggung jawab dalam menyusun rencana kerja dan menjalankan revitalisasi saluran drainase secara langsung di lapangan.
“Peran KPP sangat vital. Mereka akan ikut menyusun rencana kerja teknis seperti pemilihan sistem drainase yang sesuai, merancang metode pelaksanaan, serta menentukan kontribusi masyarakat setempat dalam bentuk tenaga atau sumber daya lainnya,” jelas Kurdi.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa sebelum kelompok KPP mulai bekerja, mereka terlebih dahulu akan mengikuti pelatihan dan pendampingan teknis dari tim PUPR. Tujuannya agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lingkungan desa masing-masing. Materi pelatihan mencakup pemahaman sistem drainase, perencanaan teknik sipil sederhana, penjadwalan kerja, hingga pengelolaan hasil akhir pembangunan.
Program Bedalisa sendiri bukanlah hal baru. Kurdi menyebut bahwa inisiatif ini sudah mulai dijalankan sejak tahun 2024 lalu dan menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Beberapa kawasan yang sebelumnya rawan banjir kini mulai menunjukkan perbaikan, baik dari sisi infrastruktur maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan saluran air.
“Tahun lalu kita sudah mulai dengan pilot project di beberapa titik, dan alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan. Karena itu, tahun ini kita lanjutkan kembali dengan melibatkan desa yang sama, agar pembenahan bisa tuntas dan berkelanjutan,” ucapnya.
Selain bertujuan mengurangi risiko banjir, program Bedalisa juga diharapkan dapat menjadi model pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan adanya pemetaan wilayah desa serta keterlibatan aktif warga, pembangunan drainase akan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Kurdi menambahkan, pendekatan ini juga sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya di tingkat lokal. Ia berharap, program serupa bisa diperluas ke desa-desa lain di masa mendatang, terutama yang berada di zona rawan banjir.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan solusi dari atas. Partisipasi masyarakat adalah kunci utama. Lewat Bedalisa, kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa menjaga sistem drainase bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas kita bersama,” tegasnya.
Dengan dimulainya kembali program Bedalisa pada tahun 2025 ini, PUPR Aceh Barat optimis bahwa permasalahan banjir genangan di kawasan perkotaan akan berangsur-angsur teratasi. Lebih dari itu, Bedalisa menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mampu menghasilkan solusi nyata untuk permasalahan lingkungan yang telah berlangsung lama.
