Habanusantara.net – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Banda Raya, usulan pemberdayaan masyarakat menjadi sorotan penting selain perbaikan infrastruktur.
Para Keuchik dari 10 gampong berharap program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan pemuda-pemudi, dapat diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Camat Banda Raya, Rahmat Khadafi menyampaikan bahwa meskipun perbaikan infrastruktur masih mendominasi usulan, masyarakat juga menginginkan program pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Menurutnya, pemberdayaan UMKM dan pelatihan pemuda-pemudi yang diusulkan merupakan inovasi yang lahir dari keinginan masyarakat sendiri.
“Ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga ingin meningkatkan kapasitas ekonomi dan keterampilan mereka,” ujar Rahmat dalam rapat Musrenbang, Selasa (25/2/2025).
Dalam Musrenbang tersebut turut berhadir Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Ramza Harli. Ia menekankan bahwa usulan yang diajukan harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Misalnya usulan yang menyentuh masyarakat terutama terkait kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan pangan. Hal itu, kata dia sejalan dengan program Presiden yang meminta fokuskan ke hajat hidup orang banyak.
Ia juga mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) agar lebih proaktif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
“Kami ingin OPD benar-benar memperhatikan usulan yang menyentuh, jangan sampai Musrenbang hanya sekadar usulan,” tegasnya.
Ramza juga menyoroti masalah sosial seperti maraknya judi online dan penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perhatian lebih. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Jadi tidak hanya terpaku pada infrastruktur saja, tapi upaya pemberdayaan itu jauh lebih penting. Tapi jika infrastruktur yang sangat mendesak seperti saluran mampet bisa diprioritaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian Program Bappeda Banda Aceh, Mahdani menyebutkan bahwa usulan pemberdayaan memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan karena anggarannya relatif lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur.
“Ke depan, kami berharap usulan dari gampong lebih bervariasi. Program pemberdayaan masyarakat lebih cepat terealisasi karena biayanya tidak sebesar pembangunan fisik,” ujarnya.[Fira]
