Habanusantara.net, Ratusan tenaga non-ASN dari 46 instansi di seluruh Aceh mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (14/1/2025).
Mereka menuntut pemerintah Aceh untuk memprioritaskan tenaga non-ASN yang telah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Koordinator aksi, Mursal Mardani, menyampaikan bahwa banyak tenaga non-ASN mengalami kendala karena tidak memiliki formasi yang sesuai di instansi tempat mereka bekerja. Padahal mereka telah terdata pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami tidak punya formasi di instansi masing-masing. Saat tes, formasi tersedia, tapi saat pengumuman hasil, formasi itu tiba-tiba hilang. Ini membuat kami merasa tes ini hanya formalitas,” ujar Mursal.
Menurut Mursal, dari kuota 9.000 formasi PPPK yang diminta untuk Aceh, hanya 5.000 yang terisi. Sementara itu, sekitar 2.900 tenaga non-ASN yang telah terdata di BKN dengan status R2 dan R3 masih belum mendapatkan kepastian.
“Kami datang ke sini untuk menuntut pemerintah Aceh agar memperhatikan nasib kami yang sudah lama mengabdi. Jangan biarkan kami terus berada dalam ketidakpastian,” tegasnya.
Mursal juga menambahkan bahwa banyak formasi yang dibuka justru tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. “Banyak formasi yang dibuka untuk D3 dan SMA, padahal kami lulusan sarjana. Ini jelas tidak adil,” katanya.
