Habanusantara.net, Kementerian Komunikasi dan Digital meningkatkan kerja sama dengan asosiasi bidang kehumasan untuk memperkuat komunikasi publik kebijakan pemerintah.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komdigi Prabunindya Revta Revolusi menekankan kerja sama itu akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan kebijakan pemerintah. Bahkan, Pemerintah juga melibatkan tokoh masyarakat untuk memastikan pesan dari pemerintah dapat diterima oleh masyarakat.
“Salah satu faktor kegagalan kenapa ada beberapa kebijakan publik atau kebijakan pemerintah yang tidak bekerja dengan baik, ini bukan karena isi atau substansi dari kebijakan tersebut adalah buruk, namun karena kebijakannya sendiri tidak dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat umum, jadi masyarakat tidak memahami mengenai isi utama dari kebijakan itu,” ujarnya dalam sesi diskusi World Public Relations Forum 2024 di Hotel Merusaka Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis (21/11/2024).
Prabunindya Revolusi menyatakan dengan melibatkan asosiasi dan tokoh masyarakat, pemerintah dapat merumuskan strategi yang efektif dalam mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada masyarakat. Terlebih, dalam isu tertentu ada kalangan masyarakat yang resisten terhadap pesan yang disampaikan langsung Pemerintah.
“Mungkin ketika mereka tahu bahwa ini pemerintah yang berbicara kepada mereka, ada gap atau sejenis mental block mereka ketika berkomunikasi dengan pemerintah,” tuturnya.
Dirjen Prabu Revolusi menyontohkan kampanye tentang bahaya judi online yang perlu dilakukan dengan pendekatan yang kreatif agar mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan bisa memiliki jangkauan yang luas dengan cara melibatkan influencer.
“Kami menggunakan publik itu sendiri dan influencer untuk memastikan bahwa pesan ini bisa diterima oleh audiens yang lebih luas,” jelasnya.
Dirjen IKP mengungkapkan pesan yang disampaikan secara informal oleh influencer tersebut relatif lebih mudah diterima masyarakat di era komunikasi modern saat ini.[***]
