Habanusantara.net, Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Gerindra, Teuku Arief Khalifah, mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh agar transparan dan segera memfasilitasi seluruh tenaga kontrak yang telah terdata sebagai calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, sejumlah tenaga kontrak yang sudah memenuhi syarat tidak mendapatkan formasi yang sesuai di berbagai dinas.
“Kami meminta Pemko transparan dalam proses rekrutmen ini. Sebelumnya, disebutkan bahwa jumlah calon PPPK di Banda Aceh masih di bawah formasi yang diterima. Namun, sekarang banyak tenaga kontrak yang tidak bisa mendaftar karena formasi yang tidak tersedia,” ujar Arief, Rabu (9/10/2024).
Arief mencontohkan ketidaksesuaian formasi yang dialami para fasilitator retribusi di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3), yang jumlahnya puluhan namun tidak mendapatkan formasi di dinas tersebut.
“Mereka adalah pengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi malah diarahkan ke Satpol PP. Ini sangat tidak relevan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti posisi penting lainnya, seperti pengambil retribusi, security, dan perawat, yang sebelumnya sudah terdaftar namun tidak terakomodasi dalam formasi.
“Padahal mereka telah bekerja lama dan memenuhi syarat, bahkan sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara,” jelasnya.
Arief meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh untuk segera memberikan klarifikasi terkait masalah ini.
“Ini menyangkut kejelasan status pegawai, dan saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BPKSDM, tapi penjelasan yang diberikan belum memadai. Pj Wali Kota harus mengecek kembali proses ini dengan lebih cermat,” tegas Arief.
Arief juga menegaskan pentingnya bagi Pemko melalui BPKSDM untuk serius memperbaiki proses rekrutmen PPPK. “Jika perlu, Pemko harus segera berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar tidak ada lagi kebingungan,” tutupnya.[]
