HeadlinePemerintahan

Khawatir dengan Media Sosial, Pj Gubernur Aceh Ajak Kerja Sama Lintas Sektor

×

Khawatir dengan Media Sosial, Pj Gubernur Aceh Ajak Kerja Sama Lintas Sektor

Sebarkan artikel ini
Pj Gubernur Aceh Dr, H, Safrizal, ZA, M.Si menerima Kunjungan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Ri di Ruang Kerja kantor Gubernur Aceh . 26/9/2024
Pj Gubernur Aceh Dr, H, Safrizal, ZA, M.Si menerima Kunjungan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Ri di Ruang Kerja kantor Gubernur Aceh . 26/9/2024

Habanusantara.net– Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perkembangan media sosial yang semakin sulit dikendalikan, terutama dalam hal akses oleh anak-anak.

Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Ratna Susiawati, di Kantor Gubernur Aceh pada Kamis (26/9/2024).

“Kami sangat khawatir dengan media sosial yang semakin tidak terkendali. Beberapa platform bahkan menampilkan tagar tidak pantas, seperti pornografi, terutama pada malam hari. Hal ini tentu sangat berbahaya jika diakses oleh anak-anak,” ujar Safrizal.

Ia juga menyoroti peran penting orangtua dalam mengawasi penggunaan gawai oleh anak-anak. “Kondisi ini semakin mengkhawatirkan jika orangtua tidak memahami penggunaan gawai atau lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tambah Safrizal, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

Sebagai solusi, Safrizal mengajak Kementerian PPPA untuk memformulasikan metode sosialisasi modern yang lebih efektif. “Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Perlu pendekatan baru, misalnya melalui kolaborasi dengan influencer dan konten-konten kreatif yang menarik bagi anak-anak saat ini,” jelasnya.

Safrizal menekankan bahwa isu perlindungan anak dan perempuan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Ia mengingatkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak untuk menyukseskan program-program perlindungan sosial tersebut.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Ratna Susiawati, menanggapi positif usulan tersebut. Ia menyebut perlunya Keputusan Gubernur untuk membentuk tim lintas instansi guna menangani isu-isu ini secara terpadu. “Kami juga fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga kami, serta terus membangun kerja sama dengan berbagai organisasi seperti Skala dan AIPJ,” ujar Ratna.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, yang turut mendukung upaya kerja sama lintas sektor untuk meminimalisasi dampak negatif media sosial terhadap anak-anak.

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News
close