Lebih lanjut disampaikannya tentang Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), Hutan kota dan Taman kota dalam Pemenuhan RTH 20 persen yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007, yang harus diakomodasi dalam indikasi program 20 tahun RDTR dan PZ, yang meliputi pengadaan dan penyediaan tanah, pembangunan dan pengembangan RTH, Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ), dan peraturan daerah tentang penyediaan dan pengembangan RTH Kota.
Dalam laporan terakhirnya Heri Julius menyampaikan tentang Zona lindung berupa sub zona Cagar Budaya (CB), yang terdiri dari BWP Pusat Kota Lama dan pusat kota baru.
Kepada seluruh anggota dewan Heri Julius, meminta kiranya dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat yang konstruktif, dan sistematis, dalam rangka penyempurnaan rancangan qanun ini, sehingga nantinya akan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRK Banda Aceh dan Walikota Banda Aceh, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Aceh beserta dokumen pendukungnya, guna dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harapannya, semoga proses evalusi tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, untuk selanjutnya dapat dilakukan penyempurnaan kembali, apabila memang ada hal yang harus di sempurnakan, serta menyampaikan kembali kepada Gubernur Aceh, untuk mendapatkan nomor register-nya.
“Kepada Pemerintah Kota, hendaknya dapat melakukan koordinasi aktif dengan Tim Pemerintah Aceh, agar apabila hasil evaluasi tersebut sudah sesuai, maka dapat sekaligus pemberian nomor register-nya, sehingga dapat segera ditetapkan dan diundangkan pada akhir tahun ini” pungkas Heri Julius. (Dra)
