Habanusantara.net – Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menyerukan pembentukan front militer bersatu negara-negara Muslim untuk menghadapi Israel. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Pakistan, Turki, dan Arab Saudi menandatangani pakta pertahanan bersama.
Asif menegaskan sikap Pakistan terhadap Israel tidak akan berubah, siapa pun yang nantinya memimpin pemerintahan di Yerusalem. Ia juga menyebut persoalan Palestina harus diselesaikan secara permanen agar dunia Islam dapat membangun sikap bersama.
Menhan Pakistan Serukan Negara Muslim Bersatu
Khawaja Asif mengatakan seluruh negara Muslim perlu menyatukan sikap terhadap Israel. Menurut dia, ancaman yang ditimbulkan konflik di kawasan tidak hanya berdampak pada satu negara.
“Terkait Israel, semua negara Muslim harus bersatu. Saya tidak meragukan hal ini,” ujar Asif, seperti dikutip Roya News, Minggu (9/8/2026).
Asif juga menyebut Israel sebagai negara yang menurutnya tidak sah dan mengaitkan berdirinya negara tersebut dengan Deklarasi Balfour 1917. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap kerja sama pertahanan antara sejumlah negara Muslim.
Sikap Pakistan terhadap Israel
Pakistan selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Islamabad juga tidak mengakui kedaulatan Israel dan menyatakan pengakuan tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah terbentuk negara Palestina berdasarkan garis perbatasan sebelum 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Pakistan juga tercatat menentang pembentukan negara Israel dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1947.
Sikap tersebut membuat isu Palestina menjadi salah satu bagian penting dalam kebijakan luar negeri Pakistan terhadap kawasan Timur Tengah.
Asif Sebut Sikap terhadap Israel Tidak Bergantung pada Netanyahu
Asif mengatakan penentangan Pakistan terhadap Israel tidak akan berubah meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kalah dalam pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober.
Menurut dia, pergantian kepemimpinan di Israel tidak serta-merta mengubah kebijakan negara tersebut terhadap Palestina dan negara-negara Muslim.
“Siapa pun yang berkuasa di Yerusalem—baik itu Bennett atau pemimpin lainnya—perbedaannya hanya bersifat minor,” kata Asif.
Ia menilai persoalan utama berada pada kebijakan terhadap warga Palestina dan hubungan Israel dengan negara-negara Muslim. Asif karena itu menyerukan agar dunia Islam mempertahankan persatuan hingga persoalan Palestina memperoleh penyelesaian permanen.
Hingga laporan ini disusun, belum ada tanggapan segera dari pihak Israel terkait pernyataan terbaru Menteri Pertahanan Pakistan tersebut.
Pakistan, Turki dan Arab Saudi Bentuk Pakta Pertahanan
Pernyataan Asif muncul sehari setelah Pakistan, Turki, dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan pertahanan bersama. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kesepakatan tersebut secara teknis memiliki kemiripan dengan prinsip pertahanan bersama dalam Pasal 5 NATO.
Prinsip tersebut berarti serangan terhadap salah satu negara anggota dapat dipandang sebagai serangan terhadap anggota lainnya. Namun, bentuk dan tingkat bantuan yang diberikan akan ditentukan melalui konsultasi di antara negara-negara anggota.
Fidan mengatakan kesepakatan tersebut akan dilengkapi komite menteri serta sekretariat jenderal yang berkedudukan di Arab Saudi. Struktur tersebut disiapkan untuk memperkuat koordinasi di antara ketiga negara.
Pakta Pertahanan Tidak Ditujukan untuk Iran
Fidan menegaskan pakta pertahanan tersebut tidak ditujukan untuk menyasar Iran. Menurut dia, kerja sama tersebut lebih berkaitan dengan kepentingan keamanan dan pertahanan negara-negara yang terlibat.
Turki juga memiliki kepentingan terhadap keamanan jalur perdagangan di Laut Merah. Ankara sebelumnya terlibat dalam koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi untuk menghadapi serangan kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran.
Fidan mengatakan negara-negara anggota akan menentukan bentuk dukungan yang diperlukan apabila salah satu anggota menghadapi serangan. Namun, sebuah negara tidak akan diperlakukan sebagai ancaman selama tidak menyerang anggota pakta.
Terbuka untuk Negara Lain
Turki menyatakan pakta pertahanan tersebut terbuka untuk diperluas dengan melibatkan negara-negara lain di kawasan. Fidan menegaskan kerja sama tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan aliansi yang sudah ada.
“NATO adalah aliansi militer raksasa yang beranggotakan 32 negara. Kami memulainya di sini sebagai tiga negara,” ujar Fidan.
Menurut Fidan, proses pembentukan kerja sama tersebut telah berlangsung selama dua tahun delapan bulan. Pembentukan struktur kerja sama akan dilanjutkan melalui pembahasan teknis antarnegara.
Potensi perluasan pakta tersebut menjadi salah satu perkembangan yang menarik perhatian karena berlangsung ketika situasi keamanan Timur Tengah masih bergejolak. Di sisi lain, pernyataan Khawaja Asif mengenai perlunya persatuan negara Muslim terhadap Israel menambah dimensi politik pada kerja sama pertahanan tiga negara tersebut.
