Habanusantara.net – Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr Safrizal ZA, mengajak publik dan kreator informasi untuk menyampaikan fakta yang benar kepada masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital saat ini.
Hal itu disampaikan Safrizal saat menjadi narasumber dalam Workshop Kreator Informasi Lokal yang digelar Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (12/5/2026).
Dalam pemaparannya, Safrizal mengatakan pers dan penyebaran informasi memiliki peran besar dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, siapa yang menguasai informasi akan memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat.
“Siapapun yang menguasai informasi maka ia bisa menguasai dunia,” kata Safrizal di hadapan peserta workshop.
Ia menyebutkan, di era kebebasan pers dan keterbukaan informasi saat ini, setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi dengan sangat mudah, bahkan tanpa batas wilayah.
Karena itu, Safrizal mengingatkan pentingnya memastikan informasi yang disampaikan benar-benar dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Menurutnya, kehadiran workshop tersebut menjadi langkah positif untuk melahirkan kreator informasi yang mampu menyampaikan konten secara informatif, edukatif, dan berdasarkan fakta.
Ia juga mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital yang melibatkan berbagai organisasi dan komunitas dalam pelatihan tersebut.
“Pelatihan ini sangat penting karena membantu pemerintah, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.
Safrizal mengatakan Posko Wilayah PRR juga siap mendukung para kreator informasi dengan menyediakan data dan perkembangan terbaru terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Dalam kesempatan itu, Safrizal turut menanggapi berbagai kritik publik yang menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lamban.
Menurutnya, kondisi di lapangan tidak sesederhana yang terlihat karena wilayah terdampak bencana di Aceh sangat luas dengan tantangan geografis dan teknis yang berbeda-beda.
“Ada yang menyampaikan pemerintah lambat menangani bencana. Tidak bisa kita katakan lambat. Tetapi karena cakupan wilayah terdampak sangat luas. Karena tantangan geografis dan teknis di lapangan sangat kompleks. Karena kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, namun kita akan pastikan bahwa seluruhnya tertangani, no one left behind,” katanya.
Ia menjelaskan proses pembangunan juga membutuhkan verifikasi berlapis, terutama terkait legalitas lahan dan tingkat kerawanan lokasi baru agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang.
Safrizal menyebutkan saat ini Aceh masih berada dalam masa transisi darurat hingga Juli 2026. Dalam masa tersebut, pemerintah fokus pada penyediaan hunian sementara, pemenuhan kebutuhan pangan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, pembangunan hunian tetap komunal juga mulai berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Aceh Utara yang dibangun oleh Kemenko Polkam dan BNPB.
Menurut Safrizal, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan ratusan sumur bor baru menghadapi ancaman El Nino kering yang diperkirakan mulai terjadi pada Agustus mendatang.
“Pemerintah bergerak terus. Apalagi pada Agustus tahun ini kita memasuki elnino kering. Kita butuh ratusan sumur bor baru. Pemerintah akan membangun sejumlah kebutuhan itu secara bertahap, termasuk perbaikan sawah, dan revitalisasi serta rekonstruksi sungai terdampak,” ujarnya.
Ia menambahkan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak hanya mengejar target waktu, tetapi juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan mampu memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat.[is]
