Habanusantara.net – Politisi Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Zulkasmi, mendorong Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk meluncurkan program inovatif berbasis pendapatan asli zakat bertajuk “Satu Gampong Satu Tahfidz Al-Qur’an”.
Program ini bertujuan melahirkan minimal satu penghafal Al-Qur’an 30 juz dari setiap gampong di Kota Banda Aceh melalui pembinaan pendidikan tahfidz yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Baitul Mal perlu membuat program inovasi dengan memanfaatkan pendapatan asli zakat, yaitu satu gampong satu Tahfidz Al-Qur’an yang disekolahkan secara khusus dan dibiayai penuh melalui beasiswa,” kata Zulkasmi, Kamis(4/3/2026).
Baca juga : Reses Ketua DPRK di Banda Raya, Warga Minta Jalan Diperbaiki dan Balai Pengajian
Ia menambahkan, peserta program dapat menempuh pendidikan tahfidz baik di lembaga lokal maupun luar daerah, bahkan hingga luar negeri, dengan seluruh biaya ditanggung oleh Baitul Mal.
“Targetnya, dalam jangka tiga sampai lima tahun ke depan, setiap gampong di Banda Aceh memiliki setidaknya satu hafiz atau hafizah Al-Qur’an 30 juz. Ini investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang religius dan berakhlak,” ujarnya.
Zulkasmi menilai, Banda Aceh kini sangat layak memiliki sekolah tahfidz Al-Qur’an milik pemerintah kota, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Menurutnya, sekolah tersebut akan menambah jumlah lulusan penghafal Al-Qur’an dan memperkuat pendidikan agama di kota.
Program ini juga sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota kolaborasi dan pusat penguatan syariat Islam. Selain meningkatkan kualitas pendidikan agama, program diyakini dapat membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki nilai moral yang kuat.
Baca juga : DPRK Banda Aceh Minta Satpol PP/WH Perketat Patroli Selama Ramadan 1447 H
Zulkasmi berharap Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Baitul Mal dapat segera mengkaji gagasan tersebut agar terealisasi melalui regulasi dan penganggaran yang jelas.
“Kami di Komisi I DPRK Banda Aceh siap mendorong dan mengawal kebijakan ini agar benar-benar berjalan sesuai tujuan. Ini bukan hanya program pendidikan, tetapi juga program peradaban,” pungkasnya.[***]
