Habanusantara.net – Anggota DPRK Banda Aceh Faisal Ridha menilai masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah masa depan Kota Banda Aceh.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya berhenti pada proses pemilihan pemimpin, tetapi harus dilanjutkan dengan keterlibatan warga dalam mengawal kebijakan dan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Faisal Ridha saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota Banda Aceh di Hotel Al-Hanifi, Banda Aceh, Selasa (4/8/2026).
Faisal mengatakan, masyarakat harus memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Karena itu, warga tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi perlu aktif memberikan masukan, kritik, dan gagasan demi perbaikan kota.
“Demokrasi bukan hanya tentang datang ke tempat pemungutan suara saat pemilu. Setelah pemimpin dipilih, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat,” ujar Faisal.
Menurut politisi PPP tersebut, pendidikan politik menjadi salah satu cara penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Ia menilai masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik akan mampu menyampaikan aspirasi secara lebih konstruktif serta ikut menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Kritik yang disampaikan dengan cara yang baik justru menjadi energi untuk memperbaiki pelayanan publik dan pembangunan,” katanya.
Faisal juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di era digital saat ini. Menurutnya, kecerdasan politik masyarakat juga harus dibarengi dengan kemampuan menyaring informasi.
Ia berharap kegiatan pendidikan politik seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat Banda Aceh semakin memahami proses demokrasi dan memiliki kepedulian terhadap perkembangan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa politik tidak hanya berkaitan dengan pemilu atau memilih pemimpin, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Menurut Illiza, berbagai aturan, kebijakan pembangunan, proses legislasi, hingga pelayanan publik yang dirasakan masyarakat merupakan bagian dari keputusan politik yang harus dipahami bersama.
“Pemilik kota ini adalah masyarakat. Kami yang diberi amanah sebagai kepala daerah hanyalah pelayan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus bekerja dengan rendah hati dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Illiza.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak menjauh dari politik, melainkan ikut mengambil bagian melalui cara-cara yang santun dan bermartabat agar demokrasi di Banda Aceh semakin berkualitas.[*]
