Habanusantara.net – Upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh ditegaskan tidak boleh lagi bersifat sementara atau sekadar perbaikan darurat. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur yang benar-benar tangguh dan berkelanjutan sebagai solusi jangka panjang.
Penegasan tersebut mengemuka dalam forum Civil Insight yang digelar di Universitas Syiah Kuala, Selasa (14/4/2026), yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk merumuskan arah pembangunan pascabencana.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menekankan bahwa pengalaman bencana di Aceh harus menjadi titik balik dalam merancang infrastruktur yang lebih kuat terhadap risiko alam.
“Pembangunan tidak bisa lagi dilakukan dengan pola lama. Harus berbasis mitigasi risiko dan dirancang agar tahan terhadap bencana,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah langkah prioritas, mulai dari normalisasi sungai untuk mencegah banjir, pembangunan sabo dam sebagai pengendali sedimen, hingga percepatan perbaikan jalan dan jembatan guna memulihkan konektivitas wilayah terdampak.
Selain itu, pembangunan hunian layak bagi korban bencana juga menjadi fokus agar masyarakat tidak terus berada dalam kondisi rentan.
Sementara itu, Wakil Rektor USK, Taufiq S., menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan infrastruktur tangguh.
“Tanpa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi, pembangunan yang adaptif terhadap bencana sulit terwujud,” katanya.
Forum ini juga menampilkan inovasi hunian tahan bencana berbasis baja hollow sebagai alternatif solusi perumahan ramah lingkungan dan minim risiko.
Forum ini juga menyoroti inovasi hunian ramah lingkungan, seperti rumah baja hollow yang dikembangkan akademisi sebagai alternatif tempat tinggal tahan bencana.[]
