Habanusantara.net | Pengelolaan dapur dalam program pemenuhan gizi di wilayah Aceh Jaya akan diperketat. Hal tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam rapat koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar oleh Kepala Regional Aceh bersama para pelaksana program di daerah tersebut, Sabtu (7/3/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Koordinator Wilayah Aceh Jaya, seluruh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (KaSPPG), Petugas Lapangan Operasional (PLO) Gizi, serta PLO Akuntan.
Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperkuat standar operasional dapur yang menjadi pusat pelayanan menu bergizi bagi masyarakat. Dalam arahannya, Kepala Regional Aceh Mustafa Kamal menegaskan bahwa setiap dapur yang digunakan untuk program gizi wajib memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang ketat.
“Beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi antara lain kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), serta pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar,” sebutnya.
Ia menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar tersebut akan diberikan peringatan hingga penutupan sementara jika tidak segera melakukan perbaikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap aman dan memenuhi standar gizi bagi penerima manfaat.
Selain memperketat pengelolaan dapur, rapat koordinasi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap menu makanan yang disediakan setiap hari. “Kepala SPPG bersama PLO Gizi diwajibkan melakukan evaluasi siklus menu secara berkala setiap dua minggu untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.
Menariknya, dalam rapat tersebut juga dibahas upaya mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam mendukung keberlangsungan program. Para KaSPPG diinstruksikan untuk menggandeng UMKM sebagai mitra penyedia bahan pangan maupun kebutuhan dapur lainnya.
Pelibatan UMKM dinilai penting karena tidak hanya memperkuat rantai pasok program gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program.
“Dengan demikian, program pemenuhan gizi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya promosi program, para pelaku UMKM yang terlibat juga didorong untuk membuat video testimoni mengenai manfaat program Menu Bergizi terhadap usaha mereka. Testimoni tersebut diharapkan dapat menjadi bukti nyata dampak positif program bagi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, pengelolaan dapur gizi di Aceh Jaya diharapkan semakin profesional dan sesuai standar. Di sisi lain, keterlibatan UMKM lokal menjadi langkah strategis untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. []
