Habanusantara.net– Produksi padi Provinsi Aceh pada 2025 tercatat mengalami penurunan, namun posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional masih terjaga dengan tetap berada di jajaran 10 besar provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan luas panen padi sepanjang 2025 turun 5,98 persen dibandingkan 2024. Dari sebelumnya sekitar 301,20 ribu hektare, luas panen menyusut menjadi 283,18 ribu hektare atau berkurang 18,01 ribu hektare.
Ketua Tim Statistik Produksi BPS Aceh, Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa penurunan cukup terasa di sejumlah wilayah sentra produksi.
“Penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2025 terjadi di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Besar. Namun, ada juga daerah yang justru mencatat peningkatan produksi, seperti Pidie, Aceh Barat Daya, dan Aceh Barat,” ujarnya dalam Workshop Statistik Pertanian di Kantor BPS Aceh, Selasa (10/2/2026).
Secara total, produksi padi Aceh sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai sekitar 1,62 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini turun sekitar 44,77 ribu ton atau 2,70 persen dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 1,66 juta ton GKG.
Secara musiman, puncak panen 2025 terjadi pada Maret, dengan produksi tertinggi mencapai lebih dari 290 ribu ton GKG, sedangkan produksi terendah terjadi pada Juli.
Untuk periode Januari–Maret 2026, potensi produksi padi diperkirakan kembali menurun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, seiring dampak bencana pada akhir 2025.
Meski mengalami kontraksi, Hendra menegaskan kontribusi Aceh terhadap produksi padi nasional masih kuat. Produktivitas padi Aceh juga dinilai relatif baik karena secara umum berada di atas rata-rata nasional.
Disisi lapangan, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Safrizal, menyebut faktor bencana menjadi salah satu penyebab utama penurunan.
“Akibat banjir, longsor, dan kekeringan, lahan padi yang mengalami gagal panen hingga November 2025 mencapai 27.161 hektare. Ini sangat berpengaruh terhadap capaian produksi,” katanya.
Pemerintah Aceh, lanjut Safrizal, terus melakukan berbagai langkah antisipasi, mulai dari optimasi lahan rawa, pompanisasi, bantuan mesin pertanian, pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan, hingga program rehabilitasi bersama kementerian terkait.
Sementara itu, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Dr. T. Saiful Bahri, menilai capaian produksi Aceh sebenarnya menunjukkan potensi besar, namun belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan petani.
“Aceh punya modal kuat sebagai daerah lumbung pangan. Tapi ada persoalan distribusi, infrastruktur, dan posisi tawar petani dalam pembentukan harga. Keberhasilan jangan hanya diukur dari angka produksi, tetapi juga dari stabilitas sistem pangan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan iklim dan kerentanan bencana juga harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pertanian ke depan. Meski demikian, data BPS tetap menempatkan Aceh sebagai salah satu produsen padi utama nasional. [Is]
