Habanusantara.net – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Aceh Barat yang berlokasi di Jalan Nasional, Kota Meulaboh, terus menunjukkan progres signifikan.
Saat ini, proyek yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tersebut telah memasuki tahap akhir penyelesaian, dengan capaian progres fisik mencapai sekitar 90 persen.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Kurdi, melalui Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan (PRB), Chandra Petra Arisandi, pada Jumat (11/7/2025). Menurut Chandra, pekerjaan yang tengah difokuskan saat ini meliputi pemasangan interior gedung serta penataan landscape di sekitar kawasan MPP.
“Saat ini, perencanaannya difokuskan pada penyelesaian pemasangan interior dan pekerjaan landscape di kawasan Mal Pelayanan Publik. Beberapa item masih perlu diselesaikan, baik di bagian dalam bangunan maupun di lingkungan luar gedung,” kata Chandra saat ditemui di lokasi pembangunan.
Chandra menjelaskan bahwa untuk bagian interior, pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan mencakup penambahan loket pelayanan di lantai satu, pemasangan fasilitas ruang kantor di lantai tiga, serta penyediaan sejumlah fasilitas pendukung lain seperti meja informasi, ruang tunggu, dan perangkat elektronik pendukung pelayanan publik.
“Interior lantai satu akan ditambah beberapa loket agar pelayanan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Sementara di lantai tiga, difokuskan pada ruang-ruang kantor bagi instansi yang nantinya akan menempati gedung ini. Ini semua kami rancang agar pengunjung atau masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan maksimal dalam satu tempat,” jelasnya.
Untuk mendukung pengerjaan interior tersebut, anggaran sebesar Rp600 juta telah disiapkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini difokuskan untuk pengadaan dan pemasangan peralatan, furnitur, serta elemen-elemen desain ruang yang mendukung kenyamanan dan fungsi pelayanan.
Di sisi lain, penataan area luar atau landscape juga menjadi perhatian. Chandra menyebutkan, bagian taman dan fasilitas parkir baik di depan maupun belakang gedung sedang dikerjakan agar bisa selesai bersamaan dengan penyelesaian bangunan utama.
“Landscape-nya kita desain agar mendukung fungsi pelayanan dan kenyamanan pengunjung. Taman akan kita bangun di sisi kiri dan kanan gedung, sementara area parkir akan diperluas agar bisa menampung kendaraan masyarakat yang berkunjung. Estetika tetap kita perhatikan, agar lingkungan MPP juga terlihat asri dan tertata,” tambahnya.
Pengerjaan landscape ini juga menggunakan anggaran yang bersumber dari DAU dengan nilai sekitar Rp400 juta. Seluruh pengerjaan ditargetkan selesai dalam waktu dekat agar MPP Aceh Barat bisa segera diresmikan dan difungsikan secara optimal.
Keberadaan MPP ini dinilai sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat. Gedung tersebut nantinya akan menjadi pusat layanan satu pintu bagi berbagai jenis pelayanan publik, baik dari instansi pemerintah kabupaten, vertikal, hingga BUMN dan BUMD. Dengan adanya MPP, masyarakat tidak lagi perlu mendatangi berbagai kantor untuk mengurus administrasi yang berbeda, karena semuanya akan terintegrasi dalam satu lokasi.
“MPP ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi. Nantinya, masyarakat bisa mengurus KTP, perizinan usaha, pajak, layanan kesehatan, dan banyak hal lainnya cukup dalam satu gedung,” ungkap Chandra.
Ia juga menyampaikan harapan besar agar kehadiran MPP mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Dalam waktu dekat, jika seluruh pengerjaan rampung, pihaknya akan menyerahkan hasil pekerjaan kepada pemerintah daerah untuk kemudian dijadwalkan peresmian.
“Kami optimis dalam beberapa minggu ke depan pengerjaan sudah bisa diselesaikan seluruhnya. Setelah itu, tinggal proses serah terima dan penempatan instansi terkait di dalam gedung. Kami berharap semuanya berjalan lancar,” ujarnya.
Pembangunan MPP Aceh Barat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjadi prioritas nasional. Dengan fasilitas yang representatif dan terintegrasi, MPP diharapkan dapat menjadi role model pelayanan publik di wilayah barat Aceh.
