BITHE.co – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menunjukkan respon cepat terhadap laporan warga terkait kondisi jalan rusak dan berlubang di kawasan Singgah Mata II, Kecamatan Johan Pahlawan. Perbaikan langsung dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Aceh Barat, Benny Hardi, mengungkapkan bahwa perbaikan jalan ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang disampaikan melalui layanan Lapor Bupati, sebuah kanal pengaduan resmi yang disediakan pemerintah daerah untuk menampung aspirasi dan keluhan warga.
“Setelah menerima laporan tersebut, kita langsung bergerak cepat untuk melakukan perbaikan. Metode yang digunakan adalah penambalan lubang dengan teknik patching beton menggunakan mortar,” kata Benny saat ditemui di lokasi pekerjaan pada Sabtu (28/6/2025).
Menurutnya, langkah cepat ini diambil karena kondisi jalan yang berlubang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan para pengguna jalan, terutama pengendara roda dua yang sering kali menjadi korban kecelakaan akibat lubang-lubang di jalan.
Benny menjelaskan bahwa lokasi jalan di Singgah Mata II tergolong padat lalu lintas. Selain menjadi akses utama bagi warga sekitar, jalan tersebut juga merupakan jalur penghubung strategis menuju pusat kota Meulaboh. Oleh karena itu, kata dia, perbaikan jalan di lokasi ini menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.
“Dengan dilakukannya perbaikan ini, kita berharap masyarakat bisa merasa lebih aman dan nyaman saat melintasi jalur tersebut. Jalan yang mulus dan bebas dari lubang tentu akan sangat mengurangi risiko kecelakaan,” tuturnya.
Perbaikan yang dilakukan dengan metode patching ini dinilai cukup efektif dalam menutup kerusakan jalan tanpa harus melakukan perombakan total. Teknologi ini memungkinkan perbaikan berlangsung cepat dengan hasil yang kuat dan tahan lama, terutama jika dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur teknis.
Tak hanya itu, kata Benny, kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menjaga infrastruktur publik. Ia menyebut, Pemkab secara aktif merespon dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, baik yang disampaikan langsung maupun melalui kanal resmi pengaduan.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ketika ada keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan, kita tidak menunggu terlalu lama. Baik itu di wilayah perkotaan maupun di daerah-daerah pelosok, semua kita tangani sesuai kebutuhan dan urgensinya,” ujar Benny.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga kualitas infrastruktur dengan memberikan laporan jika ditemukan kerusakan di fasilitas umum. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, lanjutnya, merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga pembangunan daerah agar tetap berkelanjutan.
“Jangan ragu untuk melapor. Kami di PUPR selalu siap turun ke lapangan demi memastikan fasilitas publik tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan,” tegasnya.
Sebagai informasi, program perbaikan jalan rusak di Aceh Barat merupakan bagian dari agenda rutin tahunan Dinas PUPR yang dibiayai melalui APBK. Namun, untuk penanganan darurat seperti di Singgah Mata II, intervensi cepat dilakukan agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas masyarakat.
Dengan adanya aksi cepat ini, masyarakat sekitar mengaku senang dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang tanggap terhadap kebutuhan mereka. Salah seorang warga, Rizal (42), mengatakan bahwa sebelumnya kondisi jalan di Singgah Mata II memang cukup membahayakan, terutama saat hujan.
“Kalau hujan turun, lubang-lubang itu tidak kelihatan, dan itu bisa bikin jatuh orang yang naik motor. Alhamdulillah sekarang sudah ditambal, kita bisa lewat dengan tenang,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam penanganan persoalan infrastruktur di wilayah lain. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk terus hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat, membangun akses yang aman, dan memastikan pembangunan berjalan secara adil dan merata di seluruh wilayah.
