Habanusantara.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp 85 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan perkuatan tebing dan pengendalian banjir di sepanjang aliran sungai Krueng Meureubo yang membentang melintasi lima kecamatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Kurdi, menjelaskan bahwa permohonan dana itu telah disampaikan secara resmi kepada Menteri PUPR pada 6 Maret 2025. Usulan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya perlindungan wilayah permukiman dan kawasan usaha masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai dari ancaman abrasi dan banjir.
“Kami sudah mengirimkan proposal permohonan bantuan pendanaan kepada Kementerian PU melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total kebutuhan yang kami ajukan adalah sebesar Rp 85 miliar,” ujar Kurdi saat dikonfirmasi, Minggu (11/5/2025).
Ia merinci, terdapat 19 lokasi prioritas yang tersebar di lima kecamatan yang dilintasi oleh Krueng Meureubo, yaitu Kecamatan Pante Ceureumen, Panton Reu, Kaway XVI, Johan Pahlawan, dan Meureubo. Lokasi-lokasi ini, kata Kurdi, membutuhkan pembangunan struktur pengaman tebing sungai guna mengantisipasi erosi yang kian meluas.
“Penggerusan tanah sudah mulai mengancam wilayah permukiman penduduk dan juga kawasan usaha masyarakat. Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Rincian Lokasi dan Kebutuhan Anggaran
Kurdi memaparkan detail kebutuhan anggaran untuk masing-masing lokasi prioritas. Di Kecamatan Pante Ceureumen, misalnya, pembangunan pengaman tebing di Pasi Sira, Desa Lhok Guci membutuhkan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Kemudian, di Alue Keumang sebesar Rp 10 miliar, Desa Sikundo Rp 3,5 miliar, Desa Lawet Rp 3 miliar, Desa Pante Ceureumen Rp 3,5 miliar, Desa Lango Rp 2,5 miliar, Keutambang Rp 3 miliar, dan Desa Pulo Teungoh juga Rp 3 miliar.
Sementara itu, di Kecamatan Kaway XVI, kebutuhan terbesar terdapat di Desa Puuk dengan usulan sebesar Rp 10,5 miliar. Desa lainnya seperti Alue Peudeung memerlukan Rp 5 miliar, Padang Mancang Rp 7 miliar, Padang Sikabu Rp 3,5 miliar, Meunasah Rayeuk dan Alue Tampak masing-masing Rp 4 miliar, serta Beureugang juga sebesar Rp 4 miliar.
Untuk wilayah Kecamatan Meureubo, Pemkab mengusulkan anggaran Rp 9,5 miliar untuk Desa Masjid Tuha, Rp 7,5 miliar untuk Desa Pasi Aceh Tunong, Rp 5 miliar di Ranto Panyang Barat, dan Rp 7,5 miliar di Pasi Pinang.
“Seluruh titik ini merupakan wilayah yang selama ini sering terdampak banjir dan mengalami pengikisan tanah secara signifikan. Kondisi ini tentu mengancam keselamatan masyarakat, terlebih saat musim penghujan,” ujar Kurdi.
Kurdi mengakui bahwa pemerintah daerah selama ini telah berupaya menangani masalah tersebut melalui alokasi anggaran dari APBK. Namun, keterbatasan fiskal daerah membuat tidak semua wilayah terdampak dapat tertangani secara maksimal.
“Kemampuan anggaran daerah sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan lainnya juga sangat banyak dan mendesak. Maka dari itu, bantuan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pembangunan pengaman tebing ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah pusat melalui dana APBN menjadi solusi paling rasional untuk menyelamatkan kawasan terdampak di sepanjang aliran Krueng Meureubo.
“Kami berharap permohonan ini bisa diakomodir segera, karena masyarakat sudah sangat membutuhkan perlindungan nyata dari ancaman banjir dan abrasi sungai,” tutup Kurdi.
