Habanusantara.net – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menggenjot penyelesaian proyek strategis daerah Irigasi Lhok Guci, yang kini memasuki tahap akhir pembangunan. Melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemkab Aceh Barat mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,66 triliun lebih agar proyek tersebut dapat rampung pada tahun 2030.
Proyek irigasi ini bukanlah proyek baru. Pembangunannya telah dimulai sejak dua dekade lalu dan terus berlanjut secara bertahap hingga hari ini. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Kurdi, Irigasi Lhok Guci dirancang sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi lokal berbasis pertanian serta bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi bagian dari strategi besar kita dalam membangun Aceh Barat yang mandiri dan sejahtera, terutama di sektor pertanian,” ujar Kurdi saat ditemui, Jumat (9/5/2025).
Ia memaparkan bahwa pembangunan irigasi Lhok Guci dimulai sejak tahun 2004 hingga 2008 dengan pembangunan satu bendungan utama. Setelah itu, proyek berlanjut ke tahap pembangunan jaringan irigasi utama dan sekunder.
“Periode 2008 sampai 2015, kita membangun jaringan primer sisi kanan dari BLG.1 sampai BLG.5 serta jaringan sekunder sisi kiri BLG1.ki hingga BLG4.ki. Tahapan ini sudah melayani lahan seluas 574,5 hektare,” jelasnya.
Kurdi melanjutkan, pada periode 2015 hingga 2018, pembangunan diteruskan dengan memperluas jaringan primer kanan dari BLG.5 hingga BLG.11 serta pembangunan jaringan sekunder tamping dari BLG.8 sampai BTP.4.Tg. Ini menjangkau area seluas 653 hektare.
“Antara 2018 hingga 2022, kami lanjutkan lagi pembangunan jaringan primer dari BLG.11 hingga BLG.18. Sekaligus dibangun jaringan sekunder Sawang Teube (BLG.17–BST.1), yang mencakup 583 hektare lahan,” tambahnya.
Sementara pada tahun 2023, pembangunan jaringan sekunder kembali dilanjutkan dari BST.1 hingga BST.3Tg, yang menyasar lahan seluas 205,5 hektare.
Kini, proyek memasuki fase penentu pada periode 2024–2030. Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur irigasi untuk mencakup lahan seluas 10.684 hektare di berbagai wilayah pertanian di Aceh Barat. Untuk tahap ini, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,66 triliun lebih.
“Rinciannya, Rp 9 miliar untuk pembangunan saluran primer, Rp 1,39 triliun untuk saluran sekunder, Rp 381 miliar untuk saluran muka, dan Rp 873 miliar untuk saluran tersier,” terang Kurdi.
Seiring dengan pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah daerah juga terus mempercepat proses pengadaan lahan. Hingga Oktober 2024, dari total rencana pengadaan lahan seluas 291 hektare, sudah terealisasi sekitar 196,87 hektare. Sisanya, sekitar 94,28 hektare, masih dalam proses penyelesaian.
Kurdi menekankan bahwa proyek KPBU Irigasi Lhok Guci memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya untuk sektor pertanian, tetapi juga untuk stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
“Ketika air tersedia secara berkelanjutan, kita tidak hanya bicara tentang panen yang sukses. Kita bicara tentang ketahanan pangan, tentang kestabilan sosial, bahkan tentang pertahanan wilayah. Sistem irigasi yang baik adalah fondasi dari semua itu,” ujarnya.
Lebih jauh, Kurdi menilai proyek ini akan menciptakan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat desa. Dengan ketersediaan air yang stabil, petani dapat mengembangkan usaha pertanian secara lebih optimal, memperluas jaringan usaha tani, bahkan mendorong kewirausahaan baru di sektor agrobisnis.
“Ini adalah bentuk nyata dari pembangunan dari desa. Dengan infrastruktur pertanian yang modern, petani kita bisa meningkatkan pendapatan, menjangkau pasar yang lebih luas, dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegasnya.
Proyek ini juga diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal selama masa pembangunan dan operasionalisasi nanti. Selain itu, pemerintah daerah berharap keterlibatan sektor swasta dalam skema KPBU dapat mempercepat penyelesaian proyek tanpa membebani anggaran daerah secara langsung.
Dengan target rampung pada tahun 2030, Irigasi Lhok Guci diproyeksikan menjadi ikon pembangunan berkelanjutan Aceh Barat. Tidak hanya akan memperkuat sektor pertanian, proyek ini juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kemandirian daerah.
