Habanusantara.net – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Meulaboh akan mendapatkan pendampingan kelembagaan langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pendampingan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas serta efisiensi layanan air bersih bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Kurdi, mengungkapkan bahwa komitmen pendampingan ini diperoleh usai kunjungan kerja Bupati Aceh Barat Tarmizi SP bersama Wakil Bupati Said Fadheil dan dirinya ke Kementerian PUPR, tepatnya ke Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) dan Direktorat Pembiayaan Cipta Karya, pada Kamis, 17 April 2025 lalu.
“Dalam pertemuan tersebut, kami mengusulkan sejumlah kebutuhan strategis bagi Perumdam Tirta Meulaboh, termasuk rencana pembiayaan untuk rehabilitasi infrastruktur yang kami estimasikan mencapai Rp 58 miliar. Alhamdulillah, pihak kementerian menyambut baik dan menyatakan siap memberikan pendampingan secara kelembagaan,” ujar Kurdi, Senin, 21 April 2025.
Kurdi menjelaskan bahwa pendampingan ini tidak hanya akan fokus pada aspek teknis pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga menyasar peningkatan kapasitas kelembagaan Perumdam secara menyeluruh. Mulai dari sistem manajemen, perencanaan produksi air bersih, hingga proses distribusi ke masyarakat.
“Direktorat Pembiayaan Cipta Karya menegaskan bahwa untuk tahap awal, mereka akan melakukan pendampingan kelembagaan. Tujuannya agar Perumdam kita mampu berkembang menjadi badan usaha daerah yang sehat, profesional, dan mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kurdi menambahkan bahwa pembenahan kelembagaan ini juga menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di internal Perumdam Tirta Meulaboh. Ia berharap dengan dukungan dan bimbingan dari kementerian, kinerja pegawai Perumdam akan semakin optimal dan berdampak pada peningkatan layanan.
“SDM menjadi salah satu perhatian utama. Tanpa SDM yang mumpuni, sebaik apapun infrastrukturnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, pendampingan ini juga akan menyentuh aspek pelatihan, manajemen keuangan, dan sistem pelayanan pelanggan,” kata Kurdi.
Dalam jangka menengah, Kurdi menyebutkan bahwa pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Perumdam Tirta Meulaboh dalam mengelola bisnis air bersih secara profesional. Bahkan, ke depan Perumdam diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema business to business (B to B).
“Kalau sistem internalnya sudah dibenahi dan manajerialnya baik, tentu saja Perumdam bisa dilirik oleh investor atau badan usaha lain. Tapi tahap awal, kita harus bereskan dulu pengelolaan secara mandiri. Harus ada pembuktian bahwa Perumdam ini bisa memberi keuntungan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Kurdi juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawal proses ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten dan Kementerian PUPR menjadi kunci sukses dalam mewujudkan transformasi Perumdam Tirta Meulaboh.
“Pemkab tentu akan terus berperan aktif, tidak hanya dalam aspek koordinasi tetapi juga dalam mendukung dari sisi regulasi dan penganggaran. Kita ingin Perumdam ini bukan hanya bertahan, tapi bisa berkembang dan menjadi tulang punggung pelayanan air bersih yang andal di Aceh Barat,” tuturnya.
Sementara itu, hingga saat ini pihak kementerian tengah
mempersiapkan skema pendampingan yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Tim teknis dari Direktorat Pembiayaan Cipta Karya dijadwalkan akan turun langsung ke Aceh Barat untuk melakukan asesmen awal terhadap kondisi Perumdam Tirta Meulaboh.
Dengan adanya pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat akan layanan air bersih yang layak, merata, dan berkelanjutan.
