Habanusantara.net – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tengah mengupayakan peningkatan infrastruktur irigasi di wilayahnya dengan mengajukan anggaran sebesar Rp 54 miliar kepada pemerintah pusat.
Permohonan dana ini disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SP dan Wakil Bupati Said Fadheil dalam pertemuan bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Kurdi, yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan survei dan inventarisasi terhadap kondisi irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari hasil survei itu ditemukan sebanyak 35 jaringan irigasi yang sangat membutuhkan peningkatan dan rehabilitasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebaran Irigasi yang Butuh Perbaikan
Kurdi menyebutkan, 35 irigasi yang dimaksud tersebar di sejumlah kecamatan di Aceh Barat, antara lain di Kecamatan Pante Ceureumen dengan 10 daerah irigasi (DI), Kecamatan Kaway XVI sebanyak 8 DI, Meureubo 2 DI, Johan Pahlawan 1 DI, Samatiga 2 DI, Panton Reu 5 DI, Woyla Timur 1 DI, Woyla 2 DI, Woyla Barat 1 DI, dan Kecamatan Sungai Mas sebanyak 3 DI.
“Total ada 35 jaringan irigasi yang membutuhkan perhatian serius,” ujar Kurdi.
Ia juga menambahkan bahwa anggaran sebesar Rp 54 miliar diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk merehabilitasi irigasi yang kondisinya sudah menurun dan berpotensi mengancam produktivitas pertanian di daerah tersebut.
Pentingnya Peningkatan Irigasi untuk Ketahanan Pangan
Bupati Tarmizi SP menjelaskan bahwa pembangunan dan perbaikan irigasi menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten untuk mendukung program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.
“Sistem irigasi yang baik sangat penting agar petani dapat mengairi lahan sawah secara optimal. Ini tentu akan berkontribusi pada peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tarmizi.
Menurutnya, sebagian besar irigasi yang ada merupakan irigasi teknis yang fungsinya sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi pengairan, terutama pada sistem pembagian air melalui bangunan pengatur yang belum sempurna.
Kurdi menambahkan bahwa banyak bangunan pengatur air di jaringan irigasi Aceh Barat yang tidak memiliki pintu air, sehingga pengaturan aliran air menjadi kurang efektif. Selain itu, terdapat juga masalah over topping, yaitu luapan air yang melebihi tanggul akibat kondisi saluran primer dan sekunder yang kurang optimal.
“Masih banyak rembesan air yang mengakibatkan debit air pada saluran pembawa tidak maksimal, ditambah lagi saluran yang menggunakan lining tanah mudah mengalami kerusakan,” jelas Kurdi.
Kerusakan Infrastruktur yang Perlu Penanganan Segera
Selain kerusakan pada saluran tanah, terdapat pula kerusakan pada saluran dengan lining beton dan lantai saluran yang sudah banyak retak. Kondisi pintu air juga banyak yang rusak akibat korosi, sementara kemacetan aliran air terjadi karena kurangnya pemeliharaan selama beberapa tahun terakhir.
“Kami berharap dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, kerusakan-kerusakan ini dapat segera diperbaiki agar irigasi kembali berfungsi maksimal,” ujar Kurdi.
Usulan Proyek Tambahan untuk Infrastruktur Sungai
Selain pengajuan anggaran untuk rehabilitasi irigasi, Bupati Aceh Barat juga mengajukan proposal pembangunan breakwater jetty dan kolam retensi di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, yang memerlukan anggaran sebesar Rp 46 miliar. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir dan menahan sedimentasi di kawasan pesisir.
Tak hanya itu, pemerintah kabupaten juga mengajukan usulan penguatan tebing sungai di tiga lokasi, yaitu di Krueng Woyla, Krueng Meureubo, dan Krueng Bubon, dengan total biaya sebesar Rp 85 miliar. Proyek penguatan tebing ini penting dilakukan untuk mencegah abrasi dan kerusakan lingkungan di sepanjang bantaran sungai yang kerap berdampak pada kehidupan masyarakat setempat.
Harapan Pemerintah Aceh Barat
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa seluruh proposal yang diajukan merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus dan dukungan pendanaan agar program ini bisa segera direalisasikan.
“Kami sangat mengharapkan agar proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran dan kebijakan di Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Tarmizi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kurdi menambahkan, perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi merupakan investasi penting bagi masa depan pertanian dan ketahanan pangan di Aceh Barat. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pihaknya optimistis dapat menjalankan program rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur dengan baik.
“Semoga pemerintah pusat dapat memberikan respons positif atas usulan ini, sehingga Aceh Barat bisa lebih maju dan petani bisa lebih sejahtera,” tutup Kurdi.
