Habanusantara.net – Menjelang Pilkada Aceh 2024, Garda Muda Mualem Center Aceh, Alufi, mendesak Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan fasilitas negara oleh tim pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.
Alufi menegaskan pentingnya menjaga fasilitas pemerintah dari campur tangan pihak yang tidak berhak, termasuk dugaan penggunaan mobil dinas dan ruangan di SMK Lhong Raya serta BPSDM Lampineung oleh tim sukses pasangan calon.
“Fasilitas negara harus steril dari tim sukses maupun pendukung pasangan calon. Ini demi memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan dalam kampanye Pilkada Aceh 2024,” ujar Alufi tegas pada Sabtu(07/09/2024).
Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran atas potensi keterlibatan ASN dalam politik praktis, yang dapat merusak integritas proses demokrasi di Aceh.
Alufi meminta agar Pj Gubernur Aceh segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ASN, Pamong Praja, PPPK, serta tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Aceh tetap netral dan tidak berpihak pada calon tertentu.
“Keterlibatan ASN dalam politik praktis adalah pelanggaran serius. Kami melihat indikasi bahwa ada dukungan terselubung dari pihak-pihak di lingkungan pemerintahan terhadap calon tertentu. Ini harus dihentikan segera,” tambahnya.
Mualem Center Aceh juga meminta agar Pj Gubernur Safrizal memanggil para Penjabat (Pj) Bupati dan Walikota di seluruh Aceh untuk memberikan peringatan keras.
Menurut Alufi, ada indikasi kuat bahwa dua Pj Bupati dan satu Pj Walikota terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu, yang dianggap mencederai asas netralitas birokrasi.
“Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung. Pj Gubernur harus bertindak cepat dan tegas,” tegas Alufi, menyuarakan keresahan banyak pihak yang menginginkan proses demokrasi Pilkada 2024 berjalan dengan bersih dan adil.
Pernyataan ini telah memicu diskusi hangat di kalangan politik lokal, terutama terkait dengan integritas ASN dalam Pilkada Aceh 2024.
Netralitas birokrasi menjadi isu sensitif, dan Alufi menutup pernyataannya dengan harapan agar Pj Gubernur segera mengambil langkah konkret untuk menjaga demokrasi yang sehat di Aceh.
“Kami sangat menghargai perhatian Bapak Pj Gubernur, dan berharap perintah ini segera diimplementasikan demi keberlangsungan demokrasi yang sehat di Aceh,” tutup Alufi.
Dengan demikian, isu netralitas ASN dipastikan akan menjadi sorotan utama dalam proses Pilkada Aceh mendatang, mengingat pentingnya menjaga keadilan dan integritas dalam setiap tahapannya.[]
